Sariagri - Hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama dua kali yakni pepatah yang berarti jangan seperti hewan keledai yang tidak berkeinginan belajar dari kekeliruan yang sama sehingga terulang kembali. Namun, dalam perkembangannya, terbukti keledai tak melulu bodoh. Sebab, ada juga keledai yang tidak jatuh di lubang yang sama hingga dua kali. Itu artinya, sebodoh-bodohnya orang, tidak akan mengulang kekeliruan sebelumnya.
Tapi, kenaikan harga kedelai yang terus berulang sehingga membuat pasar ribut serta perajin tahu dan tempe kembali mogok produksi, tentu disebabkan oleh kebijakan yang tak jauh beda dengan ciri-ciri binatang keledai. Memang tak bodoh-bodoh sangat, tetapi kasat mata tidak cakap mengatur pasar kedelai.
Kembali berulangnya permasalahan harga kedelai tidak dapat lepas dari kebijakan pemerintah yang membuka keran impor. Sedangkan, pemerintah sendiri sudah bersepakat akan meningkatkan produski kedelai dalam negeri hingga swasembeda, seperti era Orde Baru. Malahan, Presiden sempat mengancam copot menteri pertanian jika tak cakap meningkatkan produksi kedelai.
Komitmen boleh janji. Impor kedelai ternyata makin membesar. Badan Sentra Statistik (BPS) mencatat, seandainya pada tahun 2016 mencapai 859.693 ton, tahun berikutnya jadi 538.728 ton, pada 2018 naik lagi jadi 650.000 ton, lalu tahun 2019 anjlok jadi 424.189 ton, kemudian tahun 2020 menurun jadi 290.784 ton, dan terakhir tahun 2021 menjadi hanya 200.315 ton.
Sementara itu, menurut proyeksi Kementerian Pertanian, produksi kedelai Indonesia terus menurun semenjak 2021 hingga 2024. Pada 2021, proyeksi kedelai yang dibuat dari dalam negeri mencapai 613,3 ribu ton, turun 3,01 persen dari tahun lalu yang menempuh 632,3 ribu ton.
Produksi kedelai Indonesia diperkirakan kembali turun 3,05 persen menjadi 594,6 ribu ton pada 2022. Setahun setelahnya, produksi kedelai bakal berkurang 3,09 persen menjadi 576,3 ribu ton.
Runyamnya, di dikala produksi dalam negeri menurun, volume impor kedelai bukannya berkurang tetapi stagnan di atas 2 juta ton. Semisal, seandainya di tahun 2016 mencapai 2.267.803 ton, tahun 2017 naik jadi 2.671.914 ton, tahun 2018 turun sedikit jadi 2.585.809 ton, tahun 2019 naik lagi jadi 2.670.086, tahun 2020 turun jadi 1.279.165 ton, dan tahun 2021 naik lagi jadi 2.294.995 ton.
Semakin melambungnya impor kedelai terbukti untuk menutupi kekurangan produksi dalam negeri. Data diperoleh, konsumsi kedelai tahun 2017 mencapai 2.893.798 ton, tahun 2018 sebesar 2.837.961 ton, tahun 2019 sebesar 4.187.123 ton, tahun 2020 sebesar 2.160.041, dan tahun 2021 mencapai 2.919.922 ton.
Dari data itu telah menonjol bahwa pemerintah mengizinkan impor kedelai terus melonjak untuk memenuhi konsumsi. Ini kan sama dengan gali impor tutup dengan impor dan alhasil masuk ke dalam jebakan impor.
Bukan itu saja, tiap tahun devisa negara terkuras untuk membiayai impor kedelai. Malah, pemain impor kedelai terbatas, hanya sekitar 7 perusahaan dan ini malahan beberapa perusahaan asing.
"Sekiranya tiap-tiap tahun mengimpor hingga menempuh 2,4 juta ton dengan harga per kilogram Rp10 ribu, artinya Indonesia mengeluarkan devisa mencapai Rp24 triliun per tahun," kata Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sentra, H Ayep Zaki, sebagian waktu lalu.
Lebih dari itu, jebakan impor kedelai sudah menyandera pemerintah. Selain tak dapat mengendalikan kuota impor, pemerintah juga tak dapat mengintervensi harga. "Menurut Undang-undang Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2020 seputar harga rujukan diceritakan bahwa harga jual kedelai impor di tingkat perajin hanya sebesar Rp6.800 per kg melainkan yang terjadi saat ini harganya tembus hingga Rp12 ribu per kg. Ini konsekuensi dari penyerahan kepada mekanisme pasar. Jadi, sekiranya harga di pasar dunia naik lantas ditransmisikan ke sini," kata pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, kepada Sariagri.
Khudori mengucapkan berulangnya persoalan harga kedelai karena pemerintah tidak pernah menyelesaikan dan tidak pernah membikin upaya untuk memecahkannya. "Tak ada sesuatu yang diperbuat atau diupayakan pemerintah untuk tidak terjadi lagi," ujarnya.
Selain itu, pemerintah sudah puluhan tahun menargetkan komoditas kacang kedelai sebagai salah satu komoditi swasembada, kacang kedelai tetapi senantiasa keluar dari target yang ditentukan.
"Kongkretnya kapasitas produksi kita tidak hingga 20 persen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sisanya diimpor. Itu baru menghitung keperluan kedelai untuk tahu dan tempe yang sekitar 3 juta ton. Tetapi, kalau kita hitung kedelai dalam bentuk bungkil, pakanan, dan kebutuhan yang lain itu kira-kaprah kebutuhannya 7 juta ton, makin jauh dari target," jelasnya.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet, mengucapkan pemerintah patut mempunyai sikap tegas untuk mengoptimalkan dan memproduksi massal kedelai lokal, sedangkan anggarannya besar di permulaan. Hal itu, perlu dijalankan demi kejadian serupa tidak selalui berulan tiap tahunnya.
"Pemerintah seharusnya memberikan lahan ekstra kepada petani dan insentif supaya mau menanam kedelai tanpa wajib mengorbankan lahannya sendiri. Indonesia punya banyak lahan tidur yang bisa dipakai pemerintah untuk dijadikan kedelai estate apabila Presiden ada keberpihakan pada genetis kedelai lokal untuk menjawab kedaulatan kedelai," paparnya.
Slamet menyuarakan Komisi IV senantiasa siap mendukung setiap upaya membatasi impor produk pangan apapun. "UU Cipta kerja memberi peluang impor tanpa batas, Fraksi PKS yaitu satu-satunyanya partai yang membangkang UU Cipta Kerja sebab lebih banyak mendatangkan kerugian bagi bangsa dan negara, sebaliknya mendatangkan keuntungan bagi importir dan pengusaha," pungkasnya.
Tapi, kenaikan harga kedelai yang terus berulang sehingga membuat pasar ribut serta perajin tahu dan tempe kembali mogok produksi, tentu disebabkan oleh kebijakan yang tak jauh beda dengan ciri-ciri binatang keledai. Memang tak bodoh-bodoh sangat, tetapi kasat mata tidak cakap mengatur pasar kedelai.
Kembali berulangnya permasalahan harga kedelai tidak dapat lepas dari kebijakan pemerintah yang membuka keran impor. Sedangkan, pemerintah sendiri sudah bersepakat akan meningkatkan produski kedelai dalam negeri hingga swasembeda, seperti era Orde Baru. Malahan, Presiden sempat mengancam copot menteri pertanian jika tak cakap meningkatkan produksi kedelai.
Komitmen boleh janji. Impor kedelai ternyata makin membesar. Badan Sentra Statistik (BPS) mencatat, seandainya pada tahun 2016 mencapai 859.693 ton, tahun berikutnya jadi 538.728 ton, pada 2018 naik lagi jadi 650.000 ton, lalu tahun 2019 anjlok jadi 424.189 ton, kemudian tahun 2020 menurun jadi 290.784 ton, dan terakhir tahun 2021 menjadi hanya 200.315 ton.
Sementara itu, menurut proyeksi Kementerian Pertanian, produksi kedelai Indonesia terus menurun semenjak 2021 hingga 2024. Pada 2021, proyeksi kedelai yang dibuat dari dalam negeri mencapai 613,3 ribu ton, turun 3,01 persen dari tahun lalu yang menempuh 632,3 ribu ton.
Produksi kedelai Indonesia diperkirakan kembali turun 3,05 persen menjadi 594,6 ribu ton pada 2022. Setahun setelahnya, produksi kedelai bakal berkurang 3,09 persen menjadi 576,3 ribu ton.
Runyamnya, di dikala produksi dalam negeri menurun, volume impor kedelai bukannya berkurang tetapi stagnan di atas 2 juta ton. Semisal, seandainya di tahun 2016 mencapai 2.267.803 ton, tahun 2017 naik jadi 2.671.914 ton, tahun 2018 turun sedikit jadi 2.585.809 ton, tahun 2019 naik lagi jadi 2.670.086, tahun 2020 turun jadi 1.279.165 ton, dan tahun 2021 naik lagi jadi 2.294.995 ton.
Semakin melambungnya impor kedelai terbukti untuk menutupi kekurangan produksi dalam negeri. Data diperoleh, konsumsi kedelai tahun 2017 mencapai 2.893.798 ton, tahun 2018 sebesar 2.837.961 ton, tahun 2019 sebesar 4.187.123 ton, tahun 2020 sebesar 2.160.041, dan tahun 2021 mencapai 2.919.922 ton.
Dari data itu telah menonjol bahwa pemerintah mengizinkan impor kedelai terus melonjak untuk memenuhi konsumsi. Ini kan sama dengan gali impor tutup dengan impor dan alhasil masuk ke dalam jebakan impor.
Bukan itu saja, tiap tahun devisa negara terkuras untuk membiayai impor kedelai. Malah, pemain impor kedelai terbatas, hanya sekitar 7 perusahaan dan ini malahan beberapa perusahaan asing.
"Sekiranya tiap-tiap tahun mengimpor hingga menempuh 2,4 juta ton dengan harga per kilogram Rp10 ribu, artinya Indonesia mengeluarkan devisa mencapai Rp24 triliun per tahun," kata Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sentra, H Ayep Zaki, sebagian waktu lalu.
Lebih dari itu, jebakan impor kedelai sudah menyandera pemerintah. Selain tak dapat mengendalikan kuota impor, pemerintah juga tak dapat mengintervensi harga. "Menurut Undang-undang Menteri Perdagangan Nomor 7 tahun 2020 seputar harga rujukan diceritakan bahwa harga jual kedelai impor di tingkat perajin hanya sebesar Rp6.800 per kg melainkan yang terjadi saat ini harganya tembus hingga Rp12 ribu per kg. Ini konsekuensi dari penyerahan kepada mekanisme pasar. Jadi, sekiranya harga di pasar dunia naik lantas ditransmisikan ke sini," kata pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, kepada Sariagri.
Khudori mengucapkan berulangnya persoalan harga kedelai karena pemerintah tidak pernah menyelesaikan dan tidak pernah membikin upaya untuk memecahkannya. "Tak ada sesuatu yang diperbuat atau diupayakan pemerintah untuk tidak terjadi lagi," ujarnya.
Selain itu, pemerintah sudah puluhan tahun menargetkan komoditas kacang kedelai sebagai salah satu komoditi swasembada, kacang kedelai tetapi senantiasa keluar dari target yang ditentukan.
"Kongkretnya kapasitas produksi kita tidak hingga 20 persen untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sisanya diimpor. Itu baru menghitung keperluan kedelai untuk tahu dan tempe yang sekitar 3 juta ton. Tetapi, kalau kita hitung kedelai dalam bentuk bungkil, pakanan, dan kebutuhan yang lain itu kira-kaprah kebutuhannya 7 juta ton, makin jauh dari target," jelasnya.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet, mengucapkan pemerintah patut mempunyai sikap tegas untuk mengoptimalkan dan memproduksi massal kedelai lokal, sedangkan anggarannya besar di permulaan. Hal itu, perlu dijalankan demi kejadian serupa tidak selalui berulan tiap tahunnya.
"Pemerintah seharusnya memberikan lahan ekstra kepada petani dan insentif supaya mau menanam kedelai tanpa wajib mengorbankan lahannya sendiri. Indonesia punya banyak lahan tidur yang bisa dipakai pemerintah untuk dijadikan kedelai estate apabila Presiden ada keberpihakan pada genetis kedelai lokal untuk menjawab kedaulatan kedelai," paparnya.
Slamet menyuarakan Komisi IV senantiasa siap mendukung setiap upaya membatasi impor produk pangan apapun. "UU Cipta kerja memberi peluang impor tanpa batas, Fraksi PKS yaitu satu-satunyanya partai yang membangkang UU Cipta Kerja sebab lebih banyak mendatangkan kerugian bagi bangsa dan negara, sebaliknya mendatangkan keuntungan bagi importir dan pengusaha," pungkasnya.