Perdagangan terutamanya transnasional. Pusat memiliki opsi untuk mengelola industri yang tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan
Pengumuman resmi pemerintah dari kategori kerja AVGC (Kartun, Visual, Game, dan Komik) minggu lalu menggarisbawahi komitmen sentra hal yang demikian terhadap industri yang sedang berkembang ini dan potensinya untuk menarik investasi, menjadikan pendapatan, dan mewujudkan lapangan kerja. Tapi, satgas harus menelaah sebagian informasi menarik berkaitan kapasitas legislatif, terutamanya dalam konteks hukum game, dan terutama keterampilan game online.
Sulit undang-undang permainan betul-betul penting, sebab motif utama dari tiga keputusan Pengadilan Tinggi baru-baru ini (Madras, Kerala dan Karnataka) yaitu ketidakmampuan pemerintah negara komponen untuk memegang permainan keterampilan (remi, fantasi, poker, bridge, pacuan kuda), catur , dan lain-lain.) diklasifikasikan berdasarkan Pasal 34 Konstitusi (Permainan) Daftar II (Daftar Negara Bagian) Daftar 7 (Pemisahan Kekuasaan Legislatif dalam Daftar Pusat, Negara Komponen dan Sejajar).
Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi menegaskan kembali keputusan Mahkamah Agung bahwa Game of Skill merupakan kesibukan bisnis yang sah yang dilindungi oleh Bagian 19(1)(g) Konstitusi.
Dengan dihapusnya opsi 34 dan tak ada entri dalam Jadwal 7 yang secara khusus menceritakan \"permainan online\", pemerintah, terlebih pemerintah AS, menghadapi kesusahan dalam menggolongankan dan memegang industri. Salah satu opsi yaitu butir 33 Daftar II yang antara lain mencakup olahraga, rekreasi, dan hiburan. Tapi ini memungkinkan pemerintah negara bagian untuk memperkenalkan pajak hiburan dan tarif lisensi, https://bolehgame.com/ sehingga memanfaatkan popularitas industri yang kian meningkat untuk menjadikan pendapatan.
Pusat teori, secara opsional dapat ditempatkan di bawah item 26, Daftar II, yang mengendalikan perdagangan dan perdagangan intra-negara. Sentra kategorisasi ini bermasalah karena sebagian besar permainan keterampilan online dimainkan di antara peserta yang tersebar di semua negara bagian. Ada juga kekhawatiran bahwa apabila negara mulai mengatur industri ini, hal itu dapat menghasilkan labirin tarif lisensi, persyaratan, dan tingkat komisi yang berbeda, yang bertentangan dengan tujuan Pusat untuk menyederhanakan rezim pajak.
Sifat industri, yang beberapa besar adalah perdagangan antarnegara bagian, memberikan kemungkinan bagi Pusat untuk mengontrol di bawah Daftar I (Daftar Serikat) entri 42 (Perdagangan dan Perdagangan Antarnegara). Berita lainnya yaitu Pasal 31 Daftar Serikat Pekerja, yang memberi wewenang kepada Sentra untuk membikin undang-undang seputar hal-hal yang berhubungan dengan pos, telegraf, telepon, nirkabel, penyiaran dan bentuk komunikasi serupa lainnya, dengan demikian menempatkannya dalam lingkup Kementerian Penerangan. Siaran, atau di bawah Kementerian Elektronika dan Teknologi Bagian (MeITY).
Pusat juga dapat melakukan kekuasaan sisa (Pasal 248 Konstitusi dan Pasal 97 Daftar Serikat Buruh), yang memberi wewenang untuk membuat undang-undang tentang masalah apa malah yang tak diceritakan dalam Daftar II atau Daftar III (berbarengan). Pemerintah sebelumnya telah menerapkan daya ini untuk menegakkan undang-undang seperti undang-undang pajak hadiah, undang-undang pajak properti, dan undang-undang hak atas kabar.
Dengan dominasinya di kedua DPR, pemerintah BJP di sentra dengan bersuka cita hati menempuh trek ini, meski mungkin menghadapi perlawanan dari negara.
Itu juga seharusnya memenuhi percobaan inti dan substantif, standar yang digunakan pengadilan untuk memeriksa satu pihak sebab melanggar kawasan legislatif yang lain, sebab menjalankan sisa kekuasaan dianggap sebagai upaya terakhir.
Kirim ke pusat
Rute pragmatis lainnya menuju undang-undang serikat pekerja adalah melalui Bagian 252 Konstitusi, di mana legislator di dua atau lebih negara bagian menyerahkan kekuasaan mereka kepada Daftar Nasional dan memerlukan undang-undang serikat pekerja.
Oleh karena itu, undang-undang tersebut ditentukan cuma berlaku bagi negara-negara yang sudah mengadopsi resolusi tersebut; negara-negara lain bisa mengadopsinya. Sebelumnya, modus operandi ini berujung pada dilegalkannya Wildlife Protection Act, Urban Caps Act, dan Water Act (Pencegahan Pencemaran).
Ini juga adalah awal dari Competition for Awards Act, yang yaitu inti dari kasus Chamarbaugwala yang tenar di Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung pertama kali membedakan antara permainan keterampilan dan permainan kesempatan - alasan utama industri permainan keterampilan. di India.
sentra mencontoh rute ini, itu akan menjadi pepatah pergantian roda.
Dengan industri game yang tumbuh dengan kecepatan sangat tinggi, tata tertib akan lantas ditentukan.
Apakah tiap negara komponen memiliki undang-undangnya sendiri, atau apakah parlemen memperkenalkan undang-undang federal, akan menjadi perhatian besar, terlebih sebab komputerisasi 3.0, Metaverse, dan blockchain akan terus mengalami kesulitan dalam kapasitas legislatif.
Pengumuman resmi pemerintah dari kategori kerja AVGC (Kartun, Visual, Game, dan Komik) minggu lalu menggarisbawahi komitmen sentra hal yang demikian terhadap industri yang sedang berkembang ini dan potensinya untuk menarik investasi, menjadikan pendapatan, dan mewujudkan lapangan kerja. Tapi, satgas harus menelaah sebagian informasi menarik berkaitan kapasitas legislatif, terutamanya dalam konteks hukum game, dan terutama keterampilan game online.
Sulit undang-undang permainan betul-betul penting, sebab motif utama dari tiga keputusan Pengadilan Tinggi baru-baru ini (Madras, Kerala dan Karnataka) yaitu ketidakmampuan pemerintah negara komponen untuk memegang permainan keterampilan (remi, fantasi, poker, bridge, pacuan kuda), catur , dan lain-lain.) diklasifikasikan berdasarkan Pasal 34 Konstitusi (Permainan) Daftar II (Daftar Negara Bagian) Daftar 7 (Pemisahan Kekuasaan Legislatif dalam Daftar Pusat, Negara Komponen dan Sejajar).
Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi menegaskan kembali keputusan Mahkamah Agung bahwa Game of Skill merupakan kesibukan bisnis yang sah yang dilindungi oleh Bagian 19(1)(g) Konstitusi.
Dengan dihapusnya opsi 34 dan tak ada entri dalam Jadwal 7 yang secara khusus menceritakan \"permainan online\", pemerintah, terlebih pemerintah AS, menghadapi kesusahan dalam menggolongankan dan memegang industri. Salah satu opsi yaitu butir 33 Daftar II yang antara lain mencakup olahraga, rekreasi, dan hiburan. Tapi ini memungkinkan pemerintah negara bagian untuk memperkenalkan pajak hiburan dan tarif lisensi, https://bolehgame.com/ sehingga memanfaatkan popularitas industri yang kian meningkat untuk menjadikan pendapatan.
Pusat teori, secara opsional dapat ditempatkan di bawah item 26, Daftar II, yang mengendalikan perdagangan dan perdagangan intra-negara. Sentra kategorisasi ini bermasalah karena sebagian besar permainan keterampilan online dimainkan di antara peserta yang tersebar di semua negara bagian. Ada juga kekhawatiran bahwa apabila negara mulai mengatur industri ini, hal itu dapat menghasilkan labirin tarif lisensi, persyaratan, dan tingkat komisi yang berbeda, yang bertentangan dengan tujuan Pusat untuk menyederhanakan rezim pajak.
Sifat industri, yang beberapa besar adalah perdagangan antarnegara bagian, memberikan kemungkinan bagi Pusat untuk mengontrol di bawah Daftar I (Daftar Serikat) entri 42 (Perdagangan dan Perdagangan Antarnegara). Berita lainnya yaitu Pasal 31 Daftar Serikat Pekerja, yang memberi wewenang kepada Sentra untuk membikin undang-undang seputar hal-hal yang berhubungan dengan pos, telegraf, telepon, nirkabel, penyiaran dan bentuk komunikasi serupa lainnya, dengan demikian menempatkannya dalam lingkup Kementerian Penerangan. Siaran, atau di bawah Kementerian Elektronika dan Teknologi Bagian (MeITY).
Pusat juga dapat melakukan kekuasaan sisa (Pasal 248 Konstitusi dan Pasal 97 Daftar Serikat Buruh), yang memberi wewenang untuk membuat undang-undang tentang masalah apa malah yang tak diceritakan dalam Daftar II atau Daftar III (berbarengan). Pemerintah sebelumnya telah menerapkan daya ini untuk menegakkan undang-undang seperti undang-undang pajak hadiah, undang-undang pajak properti, dan undang-undang hak atas kabar.
Dengan dominasinya di kedua DPR, pemerintah BJP di sentra dengan bersuka cita hati menempuh trek ini, meski mungkin menghadapi perlawanan dari negara.
Itu juga seharusnya memenuhi percobaan inti dan substantif, standar yang digunakan pengadilan untuk memeriksa satu pihak sebab melanggar kawasan legislatif yang lain, sebab menjalankan sisa kekuasaan dianggap sebagai upaya terakhir.
Kirim ke pusat
Rute pragmatis lainnya menuju undang-undang serikat pekerja adalah melalui Bagian 252 Konstitusi, di mana legislator di dua atau lebih negara bagian menyerahkan kekuasaan mereka kepada Daftar Nasional dan memerlukan undang-undang serikat pekerja.
Oleh karena itu, undang-undang tersebut ditentukan cuma berlaku bagi negara-negara yang sudah mengadopsi resolusi tersebut; negara-negara lain bisa mengadopsinya. Sebelumnya, modus operandi ini berujung pada dilegalkannya Wildlife Protection Act, Urban Caps Act, dan Water Act (Pencegahan Pencemaran).
Ini juga adalah awal dari Competition for Awards Act, yang yaitu inti dari kasus Chamarbaugwala yang tenar di Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung pertama kali membedakan antara permainan keterampilan dan permainan kesempatan - alasan utama industri permainan keterampilan. di India.
sentra mencontoh rute ini, itu akan menjadi pepatah pergantian roda.Dengan industri game yang tumbuh dengan kecepatan sangat tinggi, tata tertib akan lantas ditentukan.
Apakah tiap negara komponen memiliki undang-undangnya sendiri, atau apakah parlemen memperkenalkan undang-undang federal, akan menjadi perhatian besar, terlebih sebab komputerisasi 3.0, Metaverse, dan blockchain akan terus mengalami kesulitan dalam kapasitas legislatif.